Pemerintah Netanyahu dan Arah Baru Serangan terhadap Kebebasan Pers
Memasuki tahun pemilu, pemerintahan Benjamin Netanyahu semakin menunjukkan langkah keras terhadap kebebasan pers di Israel. Pada awalnya, Netanyahu hanya mendinginkan hubungan dengan media arus utama. Namun, kini ia mengubah pendekatan menjadi tekanan yang lebih luas dan terstruktur. Selama lebih dari empat tahun, ia menolak wawancara dengan tiga stasiun penyiaran terbesar di Israel. Selain itu, ia menuduh media melakukan “cuci otak” dan membantu musuh negara.
Situasi berkembang cepat. Pada hari Senin, koalisinya membentuk komite parlemen khusus untuk mendorong legislasi yang akan menggantikan regulator media independen dengan pejabat politik. Perubahan ini memberikan pemerintah kewenangan luas untuk memberi sanksi dan mendenda media kritis. Banyak pihak menilai langkah ini dapat mengubah lanskap media Israel secara permanen.
Rancangan undang-undang tersebut, disusun oleh Menteri Komunikasi Shlomo Karhi, telah melewati pembacaan pertama. Pemerintah mengklaim reformasi ini akan membuka pasar, meningkatkan kompetisi, serta menyederhanakan regulasi di era digital. Namun, argumen tersebut langsung mendapat penolakan keras dari jaringan media nasional.
Sebagai respons, berbagai stasiun televisi Israel membentuk forum darurat bersama pada Agustus 2023. Mereka menyebut langkah ini sebagai “pengambilalihan bermusuhan” terhadap pasar media. Bahkan, seorang pejabat forum menegaskan bahwa pemerintah melakukan “perebutan kekuasaan menjelang pemilu” dengan tujuan menekan kritik publik.
Rangkaian Kebijakan Baru yang Mengikis Kebebasan Pers
Reformasi ini tidak berdiri sendiri. Laporan Reporters Without Borders menjelaskan bahwa peringkat kebebasan pers Israel turun ke posisi 112 dari 180 negara. Lembaga itu menilai disinformasi meningkat, sementara tekanan terhadap jurnalis semakin kuat.
Selain itu, RUU yang awalnya ditujukan melarang Al-Jazeera kini diperluas agar pemerintah dapat menutup media asing tanpa pengawasan pengadilan. Pemerintah berdalih langkah tersebut dilakukan demi keamanan nasional. RUU lain juga mengusulkan privatisasi penyiar publik Kan 11, yang dinilai dapat melemahkan independensi editorial.
Dalam perkembangan lain, Menteri Pertahanan Israel Katz mengumumkan rencana penutupan Galei Tzahal (Radio Tentara). Banyak analis mempertanyakan urgensi penutupan itu karena waktunya bertepatan dengan dorongan pemerintah untuk menguasai ekosistem media. Situasi semakin memburuk karena Israel melarang jurnalis asing masuk Gaza sejak perang meletus dua tahun lalu.
Laporan RSF menyebut pelarangan tersebut sebagai pelanggaran tanpa preseden, karena publik berhak mendapatkan informasi independen dan beragam. Bahkan, lembaga hukum pemerintah turut mengkritik RUU itu. Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menilai rancangan tersebut menghadirkan risiko serius terhadap independensi media.
Sementara itu, Karhi tetap melaju tanpa kompromi. Ia menuduh pers sebagai pihak yang “melemahkan Israel dari dalam” dan mengaitkan kritik media dengan serangan Hamas pada 7 Oktober. Menurutnya, reformasi ini akan menciptakan “kebebasan berekspresi yang sejati”, bukan ruang bagi mereka yang ia sebut “pemilik mikrofon yang tidak puas”.
Tabel Ringkas Perubahan Kebijakan Media
| Kebijakan | Dampak Utama | Kekhawatiran Publik |
|---|---|---|
| Penggantian regulator independen | Kontrol penuh pemerintah | Erosi kebebasan pers |
| Perluasan RUU anti-Al Jazeera | Penutupan media asing tanpa pengadilan | Potensi penyalahgunaan |
| Privatisasi Kan 11 | Komersialisasi penyiar publik | Hilangnya netralitas berita |
| Penutupan Galei Tzahal | Hilangnya media militer | Konsolidasi kontrol media |
Tekanan Personal terhadap Jurnalis dan Dampak Politiknya
Tekanan pemerintah tidak hanya bersifat institusional. Jurnalis terkenal dengan liputan kritis terhadap Netanyahu mulai menghadapi ancaman pribadi. Mereka menerima pesan intimidatif, aksi demonstrasi di rumah, bahkan kampanye billboard. Contoh paling menonjol terjadi pada Guy Peleg, koresponden hukum Channel 12, yang kini hidup dalam tekanan harian.
Hubungan Netanyahu dengan media memang selalu penuh kontroversi. Kasus korupsinya berawal dari dugaan pertukaran keuntungan regulasi dengan pemberitaan positif. Saat ini, ia bahkan memohon pengampunan dari Presiden Israel Isaac Herzog, sambil menolak mengakui kesalahan.
Kritikus menilai mekanisme baru yang ingin dilegalkan pemerintah dapat menginstitusikan praktik lama, yaitu mengganjar media pendukung dan menghukum media kritis. Timing langkah ini sangat menentukan karena Israel memasuki tahun pemilu. Baik pemilu berlangsung sesuai jadwal pada Oktober 2026 maupun lebih cepat, peran pers independen menjadi kunci menjaga akuntabilitas.
Kini, Israel menghadapi masa paling rentan dalam hal pengaruh politik maupun erosi pengawasan demokratis. Jika tekanan pemerintah terus meningkat, ruang publik bisa semakin terjebak dalam bias, sementara rakyat kehilangan akses terhadap informasi yang adil.
